1.
Ketua KPU Tanjung Balai divonis tiga tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah
Ketua KPU Tanjung Balai divonis tiga tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah ANTARA News Sumatera Utara
← Kembali ke Berita Hukum19 berita
Putusan dan Sengketa Hukum
Perkara perdata, pidana, putusan pengadilan, sengketa, dan perkembangan kasus hukum.
2.
Pengiriman Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum
Pengiriman Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umu...
3.
Kuasa Hukum Apresiasi Kejari Ngawi Eksekusi Putusan MA yang Bebaskan Notaris Nafiaturrohmah
Kuasa Hukum Apresiasi Kejari Ngawi Eksekusi Putusan MA yang Bebaskan Notaris Nafiaturrohmah beritajatim.com
4.
Putusan PA LUBUK SIKAPING Upload Tahun 2026
Putusan PA LUBUK SIKAPING Upload Tahun 2026 putusan3.mahkamahagung.go.id
5.
Kanwil Kemenkum Kalbar Lanjutkan Pemeriksaan Notaris, MPWN Segera Gelar Rapat Pleno Penentuan Putusan
Kanwil Kemenkum Kalbar Lanjutkan Pemeriksaan Notaris, MPWN Segera Gelar Rapat Pleno Penentuan Putusan PontianakPost
6.
Notaris yang Minta Dapat Laksanakan Kewenangan dan Tugas PPAT Perbaiki Permohonan
Notaris yang Minta Dapat Laksanakan Kewenangan dan Tugas PPAT Perbaiki Permohonan Mahkamah Konstitusi RI
7.
Notaris Minta Dapat Laksanakan Kewenangan dan Tugas PPAT - Berita
Notaris Minta Dapat Laksanakan Kewenangan dan Tugas PPAT - Berita Mahkamah Konstitusi RI
8.
Bukan Persoalan Konstitusional Norma, Uji UU Jabatan Notaris Ditolak
Bukan Persoalan Konstitusional Norma, Uji UU Jabatan Notaris Ditolak Mahkamah Konstitusi RI
9.
Advokat Persoalkan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris
Advokat Persoalkan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Mahkamah Konstitusi RI
10.
MA Tegaskan BPSK Tak Berwenang Adili Sengketa Perjanjian dengan Jaminan Fidusia
MA Tegaskan BPSK Tak Berwenang Adili Sengketa Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Dandapala Digital
11.
Bertambah Pemohon Pengujian Ketiadaan Sanksi Tegas Notaris yang Terancam Pidana Penjara Kurang dari Lima Tahun
Bertambah Pemohon Pengujian Ketiadaan Sanksi Tegas Notaris yang Terancam Pidana Penjara Kurang dari Lima Tahun Mahkamah Konstitusi RI
12.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Seleksi terbuka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2026
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Seleksi terbuka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung...
13.
MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian UU Jabatan Notaris
MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian UU Jabatan Notaris Mahkamah Konstitusi RI
14.
Ketiadaan Sanksi Tegas Notaris yang Terancam Pidana Penjara Kurang dari Lima Tahun - Berita
Ketiadaan Sanksi Tegas Notaris yang Terancam Pidana Penjara Kurang dari Lima Tahun - Berita Mahkamah Konstitusi RI
15.
Pemohon Absen, Penarikan Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tak Terkonfirmasi
Pemohon Absen, Penarikan Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tak Terkonfirmasi Mahkamah Konstitusi RI
16.
Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Bertambah Menjadi 9 Orang Advokat
Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Bertambah Menjadi 9 Orang Advokat Mahkamah Konstitusi RI
17.
MASALAH LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN HAK UJI MATERIL MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012 S.D. 2014
MASALAH LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN HAK UJI MATERIL MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012 S.D. 2014 Mahkamah Agung
18.
IMPLIKASI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN PERDATA DENGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
IMPLIKASI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN PERDATA DENGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mahkamah Agung
19.
IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019 Tentang Konstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Permint
IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019 Tentang Konstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Permint Mahkamah Konstitusi RI