1.
Kemenkum Kaltim Tekankan Integritas Notaris Pengganti, Pelayanan Hukum Tak Boleh Terganggu
Kemenkum Kaltim Tekankan Integritas Notaris Pengganti, Pelayanan Hukum Tak Boleh Terganggu KutaiRaya.com
← Kembali ke Berita Hukum33 berita
Regulasi dan Kebijakan Hukum
Undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, dan perubahan regulasi.
2.
Sidang MKN Digelar, Kemenkum Jabar Tegaskan Perlindungan dan Kehormatan Profesi Notaris!
Sidang MKN Digelar, Kemenkum Jabar Tegaskan Perlindungan dan Kehormatan Profesi Notaris! Tribunjabar.id
3.
Perkuat Pengawasan Notaris, Kemenkum Kalbar Sosialisasikan Pedoman Pemeriksaan dan SILANOK
Perkuat Pengawasan Notaris, Kemenkum Kalbar Sosialisasikan Pedoman Pemeriksaan dan SILANOK Pontianak Post
4.
Kanwil Kemenkum Kaltim Lantik Notaris Pengganti Samarinda
Kanwil Kemenkum Kaltim Lantik Notaris Pengganti Samarinda RRI.co.id
5.
Kakanwil Kemenkum Sulut: Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Profesi Notaris
Kakanwil Kemenkum Sulut: Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Profesi Notaris RRI.co.id
6.
Audiensi dengan Kemenkum Sumsel, INI Bahas Pengawasan dan Kepatuhan Notaris
Audiensi dengan Kemenkum Sumsel, INI Bahas Pengawasan dan Kepatuhan Notaris Sumsel Update
7.
Sertifikat Aman Keluarga Nyaman: Pemkot Magelang Dorong Tertib Administrasi Waris Tanah
Sertifikat Aman Keluarga Nyaman: Pemkot Magelang Dorong Tertib Administrasi Waris Tanah Suara Pemerintah
8.
Tingkatkan Kepatuhan PMPJ, MPD Notaris Deli Serdang Gelar Pemeriksaan Notaris Terblokir
Tingkatkan Kepatuhan PMPJ, MPD Notaris Deli Serdang Gelar Pemeriksaan Notaris Terblokir sumut.kemenkum.go.id
9.
Kemenkum DIY Perkuat Pengawasan Protokol Notaris
Kemenkum DIY Perkuat Pengawasan Protokol Notaris RRI.co.id
10.
Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Standardisasi Pemeriksaan Protokol Notaris
Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Standardisasi Pemeriksaan Protokol Notaris RRI.co.id
11.
Kemenkum Sumut lantik kurator keperdataan, PPNS, PAWMPDNotaris
Kemenkum Sumut lantik kurator keperdataan, PPNS, PAWMPDNotaris ANTARA News Sumatera Utara
12.
Penguatan Tugas dan Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Pengarahan Oleh Dirjen PP
Penguatan Tugas dan Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Pengarahan Oleh Dirjen PP sumut.kemenkum.go.id
13.
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2026
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 8 TAHUN 2026 Mahkamah Agung
14.
Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti PASTI ADA SOLUSI Episode 22, Bahas Merek hingga Notaris
Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti PASTI ADA SOLUSI Episode 22, Bahas Merek hingga Notaris Mattanews.co
15.
Menkum soal Putusan MA Terkait Sengketa Ikatan Notaris: Pemerintah Taat Hukum
Menkum soal Putusan MA Terkait Sengketa Ikatan Notaris: Pemerintah Taat Hukum NTVNews.id
16.
Kemenkum Maluku Evaluasi Kepatuhan PMPJ Empat Notaris
Kemenkum Maluku Evaluasi Kepatuhan PMPJ Empat Notaris RRI.co.id
17.
OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MELALUI PENATAAN DATA ELEKTRONIK PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH (MPD) DAN PEMEGANG PROTOKOL NOTARIS (PEDAL NOTARIS) DI
OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS MELALUI PENATAAN DATA ELEKTRONIK PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH (MPD) DAN PEMEGANG PROTOKOL NOT...
18.
Kanwil Kemenkum Bali Perkuat Sinergi Pengawasan dan Penerapan PMPJ bagi Notaris
Kanwil Kemenkum Bali Perkuat Sinergi Pengawasan dan Penerapan PMPJ bagi Notaris bali.kemenkum.go.id
19.
Perkuat Regulasi dan Integrasi Data, BSK Hukum Dorong Optimalisasi PNBP Fidusia
Perkuat Regulasi dan Integrasi Data, BSK Hukum Dorong Optimalisasi PNBP Fidusia kemenkum.go.id
20.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 JDIH ATR/BPN
21.
Pelantikan Notaris Jadi Momentum Perkuat Kepastian Hukum dan Kepercayaan Masyarakat
Pelantikan Notaris Jadi Momentum Perkuat Kepastian Hukum dan Kepercayaan Masyarakat jakarta.kemenkum.go.id
22.
Kanwil Kemenkum Bali Perkuat Sinergi Pengawasan Notaris, Dorong Integritas dan Kepastian Hukum
Kanwil Kemenkum Bali Perkuat Sinergi Pengawasan Notaris, Dorong Integritas dan Kepastian Hukum bali.kemenkum.go.id
23.
Tak Cukup Diatur PP, IPPAT Minta Jabatan PPAT Diperkuat Lewat Undang-Undang
Tak Cukup Diatur PP, IPPAT Minta Jabatan PPAT Diperkuat Lewat Undang-Undang Hukumonline
24.
BSK Hukum Sampaikan Rekomendasi Penerapan AI pada Layanan Yayasan Ditjen AHU
BSK Hukum Sampaikan Rekomendasi Penerapan AI pada Layanan Yayasan Ditjen AHU kemenkum.go.id
25.
RUU Desain Industri Perbarui Sistem Pelindungan, dari Percepatan Pendaftaran hingga Jaminan Fidusia
RUU Desain Industri Perbarui Sistem Pelindungan, dari Percepatan Pendaftaran hingga Jaminan Fidusia bali.kemenkum.go.id
26.
Rancangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2026
Rancangan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2026 Hukumonline
27.
Menjaga Kepastian Hukum, Anggota MPDN Klungkung dan Notaris Pengganti Badung Resmi Dilantik
Menjaga Kepastian Hukum, Anggota MPDN Klungkung dan Notaris Pengganti Badung Resmi Dilantik bali.kemenkum.go.id
28.
Bahas Perlindungan Hukum Notaris di Tengah KUHP dan KUHAP Baru
Bahas Perlindungan Hukum Notaris di Tengah KUHP dan KUHAP Baru kemenkum.go.id
29.
Pemerintah Tekankan Peran Strategis Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum
Pemerintah Tekankan Peran Strategis Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum Hukumonline
30.
Kanwil Kemenkum Sultra memberikan konsultasi Perbaikan Data AHU: Email Pemegang Saham Terkendala, Notaris Diarahkan Perbaiki Melalui Sistem
Kanwil Kemenkum Sultra memberikan konsultasi Perbaikan Data AHU: Email Pemegang Saham Terkendala, Notaris Diarahkan Perbaiki Melalui Sistem sultra.kemenkum.go.id
31.
Pemerintah: Aturan Batas Usia Jabatan Notaris Tidak Diskriminatif
Pemerintah: Aturan Batas Usia Jabatan Notaris Tidak Diskriminatif Hukumonline
32.
Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah
Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah Hukumonline
33.
Lima Peraturan Baru yang Layak Diketahui Notaris
Lima Peraturan Baru yang Layak Diketahui Notaris Hukumonline