Regulasi dan Kebijakan Hukum
Isu undang-undang, peraturan baru, regulasi pemerintah, dan kebijakan hukum.
KETIDAKPATUHAN KONSTITUSIONAL DALAM REGULASI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAN PIDANA
KETIDAKPATUHAN KONSTITUSIONAL DALAM REGULASI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMERIKSAAN PIDANA Universitas Airlangga Official Website
Buka berita asli →Izin MKN Dinilai Hambat Penyidikan, Dua Advokat Ajukan Uji Materi UU Jabatan Notaris
Izin MKN Dinilai Hambat Penyidikan, Dua Advokat Ajukan Uji Materi UU Jabatan Notaris Hukumonline
Buka berita asli →IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019 Tentang Konstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Permint
IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019 Tentang Konstitusionalitas Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Permint Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian UU Jabatan Notaris
MK Tetapkan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian UU Jabatan Notaris Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →Pemohon Absen, Penarikan Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tak Terkonfirmasi
Pemohon Absen, Penarikan Permohonan Uji UU Jabatan Notaris Tak Terkonfirmasi Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Bertambah Menjadi 9 Orang Advokat
Pemohon Uji UU Jabatan Notaris Bertambah Menjadi 9 Orang Advokat Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →BPHN Gelar FGD Pemantauan dan Peninjauan UU Jabatan Notaris
BPHN Gelar FGD Pemantauan dan Peninjauan UU Jabatan Notaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Buka berita asli →Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 ATR/BPN
Buka berita asli →Kemenkum Sumsel Gelar FGD Evaluasi Regulasi MKN, Soroti Angka Penolakan Pemeriksaan Notaris - radarpalembang.disway.id
Kemenkum Sumsel Gelar FGD Evaluasi Regulasi MKN, Soroti Angka Penolakan Pemeriksaan Notaris - radarpalembang.disway.id Radar Palembang
Buka berita asli →Tak Bisa Perpanjang Masa Jabatan, Notaris Ini Uji UU Jabatan Notaris di MK
Tak Bisa Perpanjang Masa Jabatan, Notaris Ini Uji UU Jabatan Notaris di MK Hukumonline
Buka berita asli →Perlu Harmonisasi UU Jabatan Notaris dengan UU ITE dan UU PDP
Perlu Harmonisasi UU Jabatan Notaris dengan UU ITE dan UU PDP Hukumonline
Buka berita asli →peran global notaris sebagai gatekeeper transaksi hukum wajib memperkuat literasi hukum dan memahami risiko dalam menjalankan jabatan notaris - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI
peran global notaris sebagai gatekeeper transaksi hukum wajib memperkuat literasi hukum dan memahami risiko dalam menjalankan jabatan notaris - Direktorat Jenderal Administrasi Huk...
Buka berita asli →Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 Hukumonline
Buka berita asli →Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2026 ATR/BPN
Buka berita asli →Lokakarya, UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia ditinjau dari praktek Notaris dan Perbankan
Lokakarya, UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia ditinjau dari praktek Notaris dan Perbankan Hukumonline
Buka berita asli →Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Universitas Airlangga Official Website
Buka berita asli →Lima Peraturan Baru yang Layak Diketahui Notaris
Lima Peraturan Baru yang Layak Diketahui Notaris Hukumonline
Buka berita asli →MASALAH LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN HAK UJI MATERIL MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012 S.D. 2014
MASALAH LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN HAK UJI MATERIL MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012 S.D. 2014 Mahkamah Agung
Buka berita asli →RUU Desain Industri Perbarui Sistem Pelindungan, dari Percepatan Pendaftaran hingga Jaminan Fidusia
RUU Desain Industri Perbarui Sistem Pelindungan, dari Percepatan Pendaftaran hingga Jaminan Fidusia bali.kemenkum.go.id
Buka berita asli →Martin Tumbelaka: Pansus DPR Gandeng Hakim dan Notaris, RUU HPI Disusun Lebih Komprehensif
Martin Tumbelaka: Pansus DPR Gandeng Hakim dan Notaris, RUU HPI Disusun Lebih Komprehensif Gerindra
Buka berita asli →Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 ATR/BPN
Buka berita asli →Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ATR/BPN
Buka berita asli →Mahasiswa Magister Hukum Kenotariatan Cabut Uji UU Kementerian Negara - Berita
Mahasiswa Magister Hukum Kenotariatan Cabut Uji UU Kementerian Negara - Berita Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →Menerapkan mekanisme dan kebijakan khusus untuk menangani pelanggaran hukum pertanahan sebelum tahun 2024.
Menerapkan mekanisme dan kebijakan khusus untuk menangani pelanggaran hukum pertanahan sebelum tahun 2024. Vietnam.vn
Buka berita asli →Rencanakan penerapan mekanisme dan kebijakan khusus untuk menangani pelanggaran hukum pertanahan sebelum tahun 2024.
Rencanakan penerapan mekanisme dan kebijakan khusus untuk menangani pelanggaran hukum pertanahan sebelum tahun 2024. Vietnam.vn
Buka berita asli →Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 Hukumonline
Buka berita asli →Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Hukumonline
Buka berita asli →Pemohon Minta Masa Jabatan Notaris Dapat Diperpanjang
Pemohon Minta Masa Jabatan Notaris Dapat Diperpanjang Mahkamah Konstitusi RI
Buka berita asli →Gelar Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum RI Perkuat SDM Pembentuk Regulasi Berkualitas
Gelar Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum RI Perkuat SDM Pembentuk Regulasi Berkualitas kalteng.kemenkum.go.id
Buka berita asli →